ANALISIS PENGUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Monteza, Fariz (2023) ANALISIS PENGUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI FULL (dengan scan fix).pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
	Text COVER.pdf Download (22kB)
	Text SCAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN (SUDAH TTD DOSEN).pdf Download (184kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text BAB I FIX.pdf Download (262kB)
	Text BAB IV FIX.pdf Download (19kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf Download (135kB)

Abstract

Pengaturan pengubahan nomenklatur kementerian negara muncul saat amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan penambahan Pasal 17 ayat (4). Pasal 17 ayat (4) tersebut mengatur bahwa pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terejawantahkan dengan adanya undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun pengaturan yang terdapat dalam UU Kementerian Negara masih terdapat kekaburan dan ketidakpastian hukum terutama mengenai pertimbangan DPR. Pertimbangan DPR yang dimaksud dalam UU Kementerian Negara tidak diatur secara jelas bentuk dan juga dasar hukumnya. Kekurangan yang terdapat pada pengaturan pengubahan nomenklatur kementerian tidak sebanding dengan implikasi yang ditimbulkan dari pengubahan nomenklatur kementerian, sehingga akan berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Berdasarkan permasalahan tersebut , penelitian ini akan berupaya untuk menganalisis terhadap pengaturan pengubahan nomenklatur kementerian negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari solusi atas permasalahan diatas. Dengan tujuan tersebut, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan pengubahan nomenklatur kementerian negara, analisis mekanisme pengubahan nomenklatur kementerian negara menurut UUD NRI 1945 dan implikasi pengubahan nomenklatur kementerian negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian pada bahan-bahan hukum dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sejarah. Kata Kunci: Implikasi, Pengaturan, Pengubahan Nomenklatur Kementerian Negara, Pertimbangan DPR.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Depositing User:	MONTEZA
Date Deposited:	12 Apr 2023 03:08
Last Modified:	12 Apr 2023 03:08
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47026

Actions (login required)

View Item