KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SKIMMING ATM BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK

SARAH, PUTRI (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SKIMMING ATM BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text TESIS SARAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER TESIS.pdf Download (159kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (192kB)
	Text ABSTRAK-1.pdf Download (165kB)
	Text BAB I.pdf Download (334kB)
	Text BAB V-1.pdf Download (256kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Download (283kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan skimming ATM berbasis transaksi elektronik di Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi skimming ATM berbasis transaksi elektronik. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan skimming ATM dapat ditinjau dari beberapa undang-undang yaitu KUHP yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Pasal 30 dan Pasal Pasal 32 UU ITE dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi skimming ATM berbasis transaksi elektronik, Indonesia yang menganut Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan asas yang menjelaskan bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, tentu saja berlaku pada UU ITE saat Undang-Undang ini berlaku, dan akan mengesampingkan KUHP namun, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan hukum pidana khusus yang tidak termasuk dalam undang-undang pidana. Aturan-aturan dan ketentuan yang termuat pada pidana materiil undang-undang tersebut menjadikannya hukum yang harus diberlakukan pada prakteknya. Kehadiran undang-undang khusus ini tentu bertujuan memudahkan bagi pihak penegak hukum dan masyaralat agar lebih mudah mencari keadilan dalam prosesnya dan tentu saja karena kejahatan yang diatur dalam undang-undang ITE merupakan kejahatan yang tidak bisa dianggap biasa karena selalu berkembangnya motif akan perubahan zaman yang maju. Pertanggung jawaban akan kerugian yang dialami nasabah dalam kejahatan skimming ini akan menjadi tanggung jawab bank dalam penggantian dana nasabah yang hilang, sehingga bank itu sendiri yang tahu bagaimana kerugian yang dapat saja terjadi dikemudian hari tidak terjadi lagi. Kata kunci : Kebijakan Hukum, Skimming (ATM), Transaksi Elektonik

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Hukum, Skimming (ATM), Transaksi Elektonik
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri Sarah
Date Deposited:	12 Apr 2023 06:28
Last Modified:	12 Apr 2023 06:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47145

Actions (login required)

View Item