OKTARIMA, TIANSI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA. S2 thesis, magister ilmu hukum.
Text
TESIS TIANSI OKTARIMA-2.pdf Restricted to Repository staff only Download (693kB) |
|
Text
COVER (3).pdf Download (19kB) |
|
Text
ABSTRAK (2).pdf Download (158kB) |
|
Text
BAB I SISI.pdf Download (475kB) |
|
Text
BAB V (1).pdf Download (168kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA (4).pdf Download (255kB) |
|
Text
CamScanner 04-14-2023 13.40.pdf Download (535kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengkritisi bentuk perlindungan hukum dan kebijakan formulasi di masa mendatang. Permasalasan penelitian 1) Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu di Indonesia 2) Perlindungan hukum terhadap whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu di Indonesia pada masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode penulisan Yuridis Normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu di Indonesia secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga belum memberikan jaminan perlindungan yang baik dan memadai terhadap whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Pengaturan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu di Indonesia juga terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, akan tetapi pengaturan whistleblower dalam SEMA ini sangat sedikit karena SEMA ini lebih banyak mengatur tentang justice collaborator. Sehingga sudah seharusnya diperlukan adanya sebuah konsep yang ideal mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan formulasi hukum dalam Penyamaan definisi whistleblower, Perlunya syarat dan jenis perlindungan terhadap whistleblower secara khusus dan Model perlindungan yang meliputi model hak-hak prosedural atau partisipasi langsung/aktif, model pelayanan atau model partisipasi tidak langsung/pasif, model persuasif dan model perlindungan melalui teleconference. Adapun sarannya yaitu dibuatkan suatu peraturan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap whistleblower, karena peran whistleblower sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana tertentu di Indonesia yang termasuk dalam kejahatan terorganisir atau organized crime agar terbentuknya pedoman dalam membentuk ketentuan lebih baik kedepannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Whistleblower, Tindak Pidana Tertentu. vi ABSTRACT This study aims to find out, analyze, criticize the form of legal protection and policy formulation in the future. Research problems 1) Regulation of legal protection for whistleblowers in certain criminal cases in Indonesia. 2) legal protection for whistleblowers in certain criminal cases in Indonesia in the future. The research method used by the author is the Normative Juridical writing method through statutory approaches, conceptual approaches, comparative approaches and case approaches. And the theoretical basis by studying books, scientific papers, articles and laws and regulations related to the problem of the object of research. The results of the study show that the regulation of legal protection against whistleblowers in certain criminal cases in Indonesia is implicitly regulated in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims so that they do not provide guarantees for good and adequate protection against whistleblower in certain criminal cases in Indonesia. Arrangements for Legal Protection Against Whistleblowers in Certain Criminal Cases in Indonesia are also contained in SEMA Number 4 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases, however, whistleblower arrangements in There are very few SEMAs because they regulate more about justice collaborators. So that there should be an ideal concept regarding legal protection for whistleblowers. Therefore, a legal formulation policy is needed in equalizing the definition of whistleblowers, the need for conditions and types of protection for whistleblowers specifically and a protection model that includes procedural rights models or direct/active participation, service models or indirect/passive participation models, persuasive models and the protection model via teleconference. The suggestion is to make a regulation regarding legal protection specifically for whistleblowers, because the role of whistleblowers is very important in overcoming certain criminal acts in Indonesia which are included in organized crime so that guidelines are formed in forming better provisions going forward. Keywords: Legal Protection, Whistleblower, Certain Crimes.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | TIANSI OKTARIMA |
Date Deposited: | 14 Apr 2023 02:29 |
Last Modified: | 14 Apr 2023 06:56 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47159 |
Actions (login required)
View Item |