ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

ARMIN, ULFA (2023) ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) skripsi ulfa repository.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Skripsi Ulfa Cover 1.pdf Download (45kB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (357kB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Skripsi Ulfa Abstrak 8-9.pdf Download (8kB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Skripsi Ulfa BAB I 11-28.pdf Download (202kB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Skripsi Ulfa BAB IV 76-77.pdf Download (44kB)
	Text (ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Skripsi Ulfa Daftar Pustaka 78-81.pdf Download (174kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap Peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan rencana tata ruang wilayah daerah, yaitu dengan terlebih dahulu dievaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan Pasal 251 Undang-Undang Pemda yang memberi kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda Provinsi dan memberi kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda kabupaten/kota dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 tertanggal 5 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tertanggal 14 Juni 2017. Sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan kewenangan pembatalan Perda dalam UU Pemda dengan putusan MK tersebut. Sebagai saran perlunya penambahan waktu bagi Pemerintah Pusat, baik Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan dan juga perlu dibentuk lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Kata kunci: Pengawasan, Peraturan Perundang-Undangan The purpose of this study was to: 1) Knowing and analyzing the procedures for supervising local regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning local government 2) Know and analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 on the supervision of local regulations. The research method used is normative juridical with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this research are: 1) Supervision of local regulations is carried out both preventively and repressively while for local regulations other than that repressive supervision is carried out, by submitting to the central government. 2)The implication of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XII/2015 which states that Article 251 of Law Number 23 Year 2014 no longer has the authority of the Minister and/or Governor in canceling Regency/City Regional Regulations. Meanwhile, in Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 the Court gave a decision that the central government no longer has the authority to cancel regional regulations at the provincial level. Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Decision Number 56/PUU-XIV/2016 have provided a new thing, now the Minister of Home Affairs and the Governor have lost their authority to conduct judicial reviews of regulations at the regional level. Keywords: Supervision, Local Regulations, Legislation

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ARMIN
Date Deposited:	14 Apr 2023 02:56
Last Modified:	14 Apr 2023 02:56
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47211

Actions (login required)

View Item