Pernando, nando (2003) KONSTITUSIONALITAS PENERAPAN SISTEMN E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIINDONESIA. S1 thesis, unja.
![]() |
Text
skripsi nando-3 (AutoRecovered) (4).pdf Download (515kB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (180kB) |
![]() |
Text
pernando 2 (2).pdf Download (183kB) |
![]() |
Text
abstrak (1).pdf Download (166kB) |
![]() |
Text
BAB1.pdf Download (378kB) |
![]() |
Text
kesimpulan.pdf Download (165kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf Download (293kB) |
Abstract
Dalam paham kedaulatan rakyat (demokrasi), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahan. Tetapi dalam kehidupansekarang yang ditandai dengan tingkat kehidupan yang kompleks dan dinamis, tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata, dan tingkat spesialisasi antar sektor pekerjaan cenderung semakin tajam, Sektoral daerah merupakan bagian penting untuk menunjung pekerjaan pemerintahan pusat dan juga mensejaterahkan masyrakat didaerah dan proses pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dilaklsanakan melalui pilkada yang di atur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Di sisi yang lain perkembangan teknologi dirasakan semakin pesat, konsep perkembangan teknologi, selalu bertujuan untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari, terutama dalam memecahkan berbagai masalah pada kehidupan. Teknologi juga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem yang sudah ada, bermaksud untuk meminimalisir kekompleksitasan serta mengoptimalkan segala segi yang ada pada sistem tersebut. Salah satunya yaitu pemakaian teknologi pada sistem pemilihan umum. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimanakah Pengaturan tentang sistem e-voting berdasarkan Asas dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia untuk menjadi ius constituendum dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan urgensi penerapan sistem e-voting yang ideal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan penyelenggaraan sistem elektonik. Semua data yang dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis ini juga memasukkan dan mengkombinasikan dengan asas-asas Pemilihan Kepala Daerah yang termaktub di dalam konstitusi dan juga di dalam konsep Negara Hukum serta pertangungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik. Dari hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penggunaan sistem pemungatan suara secara elektronik telah sesuai dengan kerangka hukum Indonesia, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, serta Undang Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sehingga permasalahan yang ada pada Status Quo dengan sistem konvensional bisa dimitagsi dengan sistem e-voting dengan pemanfaatan teknologi. Kata Kunci : Konstitusionalitas, E-voting, Pilkada.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pernando |
Date Deposited: | 14 Apr 2023 06:52 |
Last Modified: | 14 Apr 2023 06:52 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47260 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |