Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau

Atmojo, Muhammad Eko and Yusuf, M and Darmawan, Eki (2021) Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. In: Pilkada Era Pandemi, Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020. Pustaka Pelajar & IP UMY, Yogyakarta, pp. 125-142. ISBN 9786232361454

[img] Text
Eko, Yusuf & Eki. Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19. compressed.pdf

Download (1MB)
Official URL: https://pustakapelajar.co.id/buku/pilkada-era-pand...

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan keterlibatan ASN dalam perebutan kekuasaan di daerah yang terdapat calon petahana dengan membandingkan beberapa daerah pemilihan pada tahun 2020. Keputusan pemerintah Indonesia untuk tetap melaksanakan Pilkada secara serentak menghadapi berbagai tantangan salah satunya isu netralitas aparatur selama masa pandemik yang belum terkendali. Masalah kompleks ini perlu diulas karena berbagai regulasi sangat tegas mengatur bahwa ASN harus bersikap netral di ranah politik praktis. Namun, faktanya berbagai kasus pelanggaran di Indonesia masih sering terjadi, selama tahun 2020 terdapat 694 ASN yang dilaporkan kepada KASN dengan kasus pelanggaran kode atik netralitas. Sebelumnya, kasus seperti ini telah diberikan sanksi akan tetapi belum menimbulkan efek jera. Tulisan ini menunjukkan bahwa pemilihan merupakan momentum bagi calon kepala daerah dan ASN dalam melakukan transaksi untuk saling bertukar keuntungan melalui praktik patron-client. Menjelang kontestasi, tidak sedikit dari mereka ditekan atau diintervensi, dan dipolitisasi melalui program serta pengemasan kampanye dalam bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Keterlibatan aparatur sipil selama masa pandemi terlihat sangat kentara bahkan, beberapa menunjukkan dukungan secara terbuka dengan harapan akan memperoleh jabatan strategis atau mempertahankan kekuasaan, selain distribusi sumber daya. Maka dari itu, perlu adanya format pemisahan birokrasi dengan politik yang disertai pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar kode etik.

Type: Book Section
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Yusuf
Date Deposited: 12 May 2023 07:12
Last Modified: 12 May 2023 07:12
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47361

Actions (login required)

View Item View Item