MEDIASI PENAL DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasbullah, muhammad hafizh (2023) MEDIASI PENAL DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text TESIS TERKINI.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB)
	Text COVER.pdf Download (46kB)
	Text halaman pengesahan.pdf Download (759kB)
	Text abstrak.pdf Download (30kB)
	Text bab I.pdf Download (271kB)
	Text kesimpulan atau bab V.pdf Download (65kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (143kB)

Abstract

ABSTRAK MEDIASI PENAL PADA PERKARA PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian penyidikan perkara pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indoensia pertama kali dikenal dalam Surat Kapolri No perundang-undangan di Indonesia pertama kali dikenal dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Mediasi Penal serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedomana Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud menekankan bahwa penyelesaian kasus Tindak pidana ringan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kebijakan dan penerapan mediasi penal pada tahap penyidikan perkara pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia sangat dibutuhkan guna proses penanganan perkara dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang sering kali terjadi di dalam proses peradilan pidana tradisional. Oleh karena itu penyidik harus lebih mengoptimalkan pelaksanaan mediasi penal sehingga masalah-maslaah yang melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus mempunyai landasan yang kuat dalam melakukan tugasnya, serta untuk menyelenggarakan tujuan hukum yakni memberikan nilai kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Kata Kunci: Mediasi Penal, Penyidikan, Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Hafizh hasbullah
Date Deposited:	03 May 2023 07:44
Last Modified:	13 Sep 2023 07:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/47659

Actions (login required)

View Item