Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik

Dinda, Apriliani Putri (2023) Eksistensi Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text skripsi full text dinda b10016100.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (57kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (328kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (32kB)
	Text bab 1.pdf Download (249kB)
	Text BAB IV (kesimpulan).pdf Download (33kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (157kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik dipandang dari kepastian hukum. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik dipandang dari kepastian hukum. Perumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik dipandang dari kepastian hukum? 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan kedudukan hukum Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Pengembalian Berkas Perkara Dari Jaksa Penuntut Umum Kepada Penyidik dipandang dari kepastian hukum? Metode Penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Konseptual (conseptual approach), pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Terjadinya proses prapenuntutan dari penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, kurang lengkapnya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum akan membawa dampak dalam proses prapenuntutan oleh jaksa yaitu timbulnya kekaburan hukum pada Pasal 138 Ayat (2) KUHAP yang mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai karena batas waktu penyidikan tambahan dalam Pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila dilanggar oleh Penyidik sehingga tidak tercapainya kepastian hukum bagi korban ataupun tersangka. 2) Dari semua peraturan yang ada tentang pengembalian berkas perkara, belum ada kebijakan hukum yang jelas mengatur mengenai batasan berapa kalinya berkas perkara dapat dikembalikan. Diperlukan reformasi pengaturan pada KUHAP yang mengatur batas maksimal adalah tiga kali dalam pengembalian berkas perkara. Kata Kunci: Eksistensi, Berkas Perkara, dan KUHAP.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Dinda Apriliani Putri
Date Deposited:	16 May 2023 04:12
Last Modified:	16 May 2023 04:12
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/48740

Actions (login required)

View Item