ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA (PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014)

danti suharmartha, sherly (2023) ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA (PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014). S1 thesis, hukum tata negara.

	Text cover skripsi sherly.pdf Download (61kB)
	Text skripsi sherly.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 5.pdf Download (863kB)
	Text ilovepdf_merged 3.pdf Download (196kB)
	Text ilovepdf_merged 4.pdf Download (612kB)
	Text bab 4 atau penutup.pdf Download (73kB)
	Text ilovepdf_merged.pdf Download (245kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai periode jabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, sejarah dan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwa pengaturan mengenai periode jabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang menunjukkan adanya perubahan, dimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah 2 periode, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru bertambah menjadi 3 periode. Apabila dikaitkan dengan masa jabatan, maka masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lama dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Dari hal ini maka perbandingan pengaturan periode jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Konsekuensi dari pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyebabkan pertentangan atau ketidakselarasan kebijakan mengenai periode jabatan kepala daerah lainnya dengan kepala desa, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalam konfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinya konflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat. Kata Kunci: pengaturan, periode jabatan, kepala desa

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KD England and Wales
Depositing User:	SUHARMARTHA
Date Deposited:	06 Jun 2023 04:41
Last Modified:	08 Jun 2023 04:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/49480

Actions (login required)

View Item