Mulya nabi’il, cakrawala (2023) Kebijakan hukum pidana perundungan terhadap anak oleh pelaku anak. S1 thesis, Hukum pidana.
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
Bab 1.pdf Download (596kB) |
![]() |
Text
Bab 4.pdf Download (152kB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (535kB) |
![]() |
Text
Dapus.pdf Download (396kB) |
![]() |
Text
lembar.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
skripsi_9.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana perundungan terhadap anak oleh anak. Rumusan masalah bagaimana pengaturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak? Bagaimana sanksi yang relevan bagi anak pelaku perundungan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya, Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case law approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini tentang peraturan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak serta sanksi-sanksi yang dapat diterima bagi pelaku perundungan anak. Penelitian ini mengkaji tentang Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Terdapat kekosongan hukum terhadap tindak pidana perundungan di Indonesia terutama bagi pelaku perundungan anak oleh anak. Disisi lain, Tindakan perundungan terhadap anak oleh pelaku anak yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara individu dan/atau kelompok melakukan suatu hal yang bertentangan dengan kaidah hukum. Kata kunci: Anak. Kebijakan Hukum. Perundungan.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | nabiil |
Date Deposited: | 08 Jun 2023 06:34 |
Last Modified: | 08 Jun 2023 06:34 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/49692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |