KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAMPENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017TENTANG PEMILIHAN UMUM

Yondesta, Retha (2023) KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAMPENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017TENTANG PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI WORD FIX---1.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text COVER.pdf Download (123kB)
	Text PRSTJUANDANPNGSHAN.pdf Download (936kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (111kB)
	Text BAB I.pdf Download (274kB)
	Text BAB IV.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)

Abstract

ABSTRAK Sebagai salah satu lembaga penyelegara Pemilu, bawaslu saat ini telah menjadi lembaga yang secara struktural sudah ada sampai pada tingkat kabupaten dan atau kota. Sebagai suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh hukum yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu diberikan kewenangan yang lebih dalam dalam upaya melakukan tindakan secara preventiv dan juga melakukan penindakan. Bahwa diberi kewenangan dapat memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam proses penyelesaian sengketa itu mengikat. Metode penelitian hukum ini adalah bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder dan tersier. Dilakukan dengan pendekataan perundang – undangan (statute approach), Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu mengadili, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran- pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Pasal 94 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan putusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat dan diterapkan pada sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu. Kata Kunci : Kewenangan Bawaslu, penyelesaian sengketa, Pemilu ABSTRACT As one of the election organizing bodies, Bawaslu has now become an institution that structurally already exists down to the regency and/or city level. As an institution authorized by existing law. In Law Number 7 of 2017 which regulates the holding of general elections, Bawaslu is given deeper authority in an effort to take preventive action and also take action. That given the authority to give a decision on the settlement of administrative disputes and election process disputes that occur. The purpose of this research is to find out and analyze the authority of Bawaslu in resolving election process disputes and to find out and analyze decisions in the dispute resolution process that are binding. This legal research method is normative in nature, the legal materials used include primary, secondary and tertiary. Done with statutory approach (statute approach), Historical Approach, Conceptual Approach. The results of this study are the authority of Bawaslu in resolving election process disputes, namely to adjudicate, examine, review, and decide on election violations originating from Article 94 of the law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, with Bawaslu decisions that are final and binding and applied to disputes that occur between election participants. Keywords: Bawaslu authority, dispute resolution, election

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Yondesta
Date Deposited:	14 Jun 2023 03:38
Last Modified:	14 Jun 2023 03:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50022

Actions (login required)

View Item