OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

SYAKUR, MUHAMMAD (2023) OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text tesis full syakur.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Persetujuan Tesis.pdf Download (355kB)
	Text Pengesahan Tesis.pdf Download (337kB)
	Text COVER.pdf Download (189kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (234kB)
	Text BAB I.pdf Download (688kB)
	Text BAB V.pdf Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (357kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi 2) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan obstruction of justice dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesalahan dalam menentukan klasifikasi perbuatan, kapan perbuatan dilakukan hingga pada kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan norma yang bersifat umum tersebut. Untuk mengetahui tentang bagaimana norma tersebut dapat seharusnya diterapkan tentunya perlu dipahami materi mauatan yang terdapat dalam norma hukum secara utuh, yakni mengenai makna dan pengertian setiap perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. 2) sebagian aparat penegak hukum belum memahami secara baik tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice, kedudukan dan fungsi advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga ikut menegakan hukum secara profesional berdasarkan keadilan dan kebenaran, fungsi advokat mendapingi klien mulai dari proses di tingkat awal memberikan nasehat hukum serta semua terkait demi kepentingan klien agar mendapat kesempatan dan kesamaan hak dimuka hukum, dalam penegakan hukum terhadap perbuatan obstruction of justice terdapat dalam pasal 21 tidak mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang, penegak hukum masih mempertanyakan apakah obstruction of justice adalah ranah kewenangan institusi KPK, Jaksa dalam memproses perbuatan tersebut dan pengadilan tindak pidana korupsi mengadilinya, menjawab persoalan tersebut maka perlu diketahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum dimasa yang akan datang. Kata Kunci: Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Korupsi, dan Penegakan Hukum

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Korupsi, dan Penegakan Hukum
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works Universitas Jambi (UNJA) > Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > A General Works > AC Collections. Series. Collected works L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Syakur
Date Deposited:	15 Jun 2023 06:59
Last Modified:	15 Jun 2023 06:59
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50250

Actions (login required)

View Item