KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)

SARUKSUK, CHRISVANI and Usman, - and Hafrida, - (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK). S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text tesis full kk krisfani.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (77kB)
	Text persetujuan kk.pdf Download (164kB)
	Text pengesahan tesis kk keris.pdf Download (190kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text BAB I.pdf Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB)

Abstract

ABSTRAK Di negara Indonesia, kegiatan prostitusi marak kerap terjadi. Padahal kegiatan prostitusi ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan prostitusi ini sudah terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang. Apalagi dengan melihat perkembangan teknologi, membuat kegiatan prostitusi ini terjadi semakin mudah. Banyak dampak negatif terjadi karena kegiatan prostitusi ini baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Banyak peraturan–peraturan yang telah diterbitkan dan di terapkan di Indonesia terkait kegiatan prostitusi ini. Namun peraturan–peraturan tersebut banyak menjerat mucikarinya saja. Sedangkan pihak lain seperti penyedia jasa seks komersial dan pengguna jasa seks komersial yang terlibat dalam kegiatan prostitusi masih belum ada peraturannya. Oleh karena itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan hukum pidana terhadap pengguna jasa seks komersial dan pekerka seks komersial. Dikarenakan masih belum ada peraturan tersebut, perlu adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang dapat menjerat pengguna jasa seks komersial agar dapat meminimalisir kegiatan prostitusi di Indonesia. Perlunya kriminalisasi terhadap kegiatan prostitusi sehingga adanya kebijakan hukum yang dapat menjerat ketiga pihak prostitusi yaitu mucikari, pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Dasar dari kriminalisasi ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan prostitusi memberikan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, ketidakamanan, dan juga ketidaktentraman di tengah masyarakat. Yang mana hal itu semua menghambat dari cita-cita negara yaitu mensejahterakan masyarakatnnya. Kriminalisasi suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia sehingga terbentuknya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau perkembangan masyarakat sekarang. Kata kunci: Prostitusi, Pengguna Jasa Seks Komersial, Kebijakan Hukum Pidana, Kriminalisasi

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Prostitusi, Pengguna Jasa Seks Komersial, Kebijakan Hukum Pidana, Kriminalisasi
Subjects:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works Universitas Jambi (UNJA) > Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan > A General Works > AC Collections. Series. Collected works L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	CHRISVANI SARUKSUK
Date Deposited:	16 Jun 2023 08:17
Last Modified:	16 Jun 2023 08:17
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/50433

Actions (login required)

View Item