MEKANISME PINJAMAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA LEMBAGA KEUANGAN BANK (LKB) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Firdaus, andry (2023) MEKANISME PINJAMAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KEPADA LEMBAGA KEUANGAN BANK (LKB) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Magister Imu Hukum.

	Text Tesis Final.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover andryK.pdf Download (36kB)
	Text Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text abstrak andryK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN andry.pdf Download (395kB)
	Text BAB V PENUTUP andry .pdf Download (114kB)
	Text DAFTAR PUSTAKAandry .pdf Download (283kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pinjaman daerah oleh pemerintah daerah kepada lembaga keuangan bank (LKB); 2) Untuk mengetahui dan menganalisis. pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan Bank sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme pinjaman daerah oleh pemerintah daerah kepada lembaga keuangan bank (LKB) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mengatur secara jelas mekanisme secara rigit terkait dengan prosedur pengajuan pinjaman daerah baik mengenai persyaratan, tahapan-tahapan proses, pengelolaan serta pertanggungjawaban atas pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukannya peraturan pelaksanaan terkait pinjaman daerah; 2) Pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah kepada lembaga keuangan Bank sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahwa dalam hal mekanisme pinjaman daerah pemerintah daerah selaku penyelenggara negara hendaknya bertindak cermat baik secara formil maupun secara materil sesuai asas kecermatan serta terkait asas akuntabilitas dimana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam proses pinjaman daerah, pengelolaan, dan pengembalian pinjaman tersebut dengan terjadinya kondisi tidak mampunya pemerintah daerah memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman daerah. Sehingga diperlukannya kerterlibatan kementerian terkait yang dalam hal ini yakni Kementerian Dalam Negeri & Kementerian Kuangan dalam proses tahapan-tahapan pinjaman daerah. Kata Kunci: Mekanisme, Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Bank (LKB) MECHANISM OF REGIONAL LOANS BY REGIONAL GOVERNMENTS TO BANK FINANCIAL INSTITUTIONS (LKB) ACCORDING TO LAWS AND REGULATIONS ABSTRACT This study aims 1) to find out and analyze the mechanism of regional loans by local governments to bank financial institutions (LKB); 2) To know and analyze. regional governments make regional loans to bank financial institutions in accordance with the general principles of good governance. The research method used is normative legal research method and the approach used is a conceptual approach and statutory approach. Analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing relevant legal materials. The results of the study show that 1) The mechanism for regional loans by local governments to bank financial institutions (LKB) based on current laws and regulations has not clearly regulated the rigit mechanism related to the procedure for applying for regional loans both regarding requirements, process stages, management and accountability for regional loans carried out by regional governments, so that implementing regulations related to regional loans are needed; 2) Regional governments in making regional loans to Bank financial institutions are in accordance with the general principles of good governance that in terms of regional loan mechanisms the regional government as state administrators should act carefully both formally and materially according to the principle of accuracy and related to the principle of accountability where accountability local government in the process of regional loans, management, and repayment of these loans with the condition that the regional government is unable to fulfill its obligations to repay regional loans. So that the involvement of relevant ministries, in this case namely the Ministry of Home Affairs & the Ministry of Finance, is needed in the process of regional loan stages. Keywords: Mechanism, Regional Loans, Local Government, Bank Financial Institutions

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Mekanisme, Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Bank (LKB)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Firdaus
Date Deposited:	03 Jul 2023 03:30
Last Modified:	13 Sep 2023 08:11
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/51167

Actions (login required)

View Item