GANTI KERUGIAN TANAH MILIK MASYARAKAT AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

IBRAHIM, FAUZAN (2023) GANTI KERUGIAN TANAH MILIK MASYARAKAT AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, HUKUM BISNIS.

	Text Bab 1.pdf Download (967kB)
	Text Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Bab 5.pdf Download (293kB)
	Text Cover Tesis.pdf Download (211kB)
	Text Halaman Persetujuan 1.pdf Download (128kB)
	Text Lembar pengesahan2.pdf Download (108kB)
	Text Abstrak.pdf Download (190kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (420kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak milik atas tanah dalam rangka mewujudkan aspek fungsi sosial tanah dalam pengadaan tanah untuk infastruktur hulu migas dan untuk mengetahui dan menganalisis. ganti kerugian tanah milik masyarakat akibat pengadaan tanah untuk infrastruktur hulu minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan hak milik atas tanah dalam rangka mewujudkan aspek fungsi sosial tanah dalam pengadaan tanah untuk infastruktur hulu migas, bahwa banyak persoalan yang muncul akibat kelemahan regulasi karena aspek material dari semua regulasi yang ada, kurang memadai sehingga berpotensi menimbulkan masalah; 2) ganti kerugian tanah milik masyarakat akibat pengadaan tanah untuk infrastruktur hulu minyak dan gas bumi bahwa penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh pemerintah dilakukan bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil Penilai, menjadi dasar musyawarah penetap kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sebagai pertimbangan dalam memutus putusan atas besaran ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian. Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Infrastruktur Hulu Minyak dan Gas Bumi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Depositing User:	Fauzan Ibrahim
Date Deposited:	03 Jul 2023 04:17
Last Modified:	03 Jul 2023 04:17
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/51196

Actions (login required)

View Item