Pertanggungjawaba Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Lubis, Brilyando Putra (2023) Pertanggungjawaba Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text SKRIPSI FULL (Brilyando Putra Lubis).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover.pdf Download (189kB)
	Text pengesahan_brilyando.pdf Download (376kB)
	Text BAB1_brilyando.pdf Download (489kB)
	Text BAB IV.pdf Download (185kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (308kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?. 2) Bagaimanakah pengaturan ke depan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil akhir menunjukan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat si pengguna jasa dalam praktik prostitusi. Aturan pengenai praktik prostitusi terdapat dalam ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun di dalam beberapa aturan di atas tersebut tidak mengatur terhadap pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa. Kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pengguna jasa prostitusi online di masa yang akan datang (ius constituendum) dapat dilihat berdasarkan perumusan yang terdapat dalam RKUHP. Kegiatan prostitusi bertentangan dengan berbagai aspek norma terutama norma hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana, terkait pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna jasa prostitusi. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Jasa Prostitusi, Prostitusi Online.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Criminal Liability, Users Of Prostitution Services, Online Prostitution
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	LUBIS
Date Deposited:	06 Jul 2023 04:51
Last Modified:	06 Jul 2023 04:51
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/51585

Actions (login required)

View Item