PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA

Inggriani, Tanti (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text Cover.pdf Download (44kB)
	Text lembar persetujuan dan pengesahan.pdf Download (708kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (36kB)
	Text BAB I.pdf Download (313kB)
	Text BAB V.pdf Download (2MB)
	Text Tesis Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1)Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terkait kasus waralaba yang terjadi di Indonesia. 2)Mempelajari bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1)Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada kasus waralaba? 2)Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba? Melalui perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara mengiventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1)Pertimbangan hukum Majelis Hakim kebanyakan bersandar kepada KUH Perdata terkait dengan perjanjian. Pasal 1338 asas kebebasan berkontrak, artinya peraturan khusus terkait waralaba diabaikan, sehingga pihak penerima waralaba kebanyakan selalu berada di posisi kalah. 2)Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam waralaba sudah jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Namun, perlindungan hukum tidak bisa didapatkan secara maksimal, jika beberapa ketentuan terkait waralaba tidak dilaksanakan atau dilanggar, dimana pelanggaran terjadi karena adanya pengertian kebebasan dalam berkontrak. Rekomendasi kepada: 1)Dibutuhkan regulasi yang spesifik mengenai tata cara pelaksanaan agar penerima waralaba tidak menjadi korban dalam pelaksanaan waralaba oleh oknum (pemberi waralaba) yang tidak bertanggung jawab. 2)Pemerintah, tidak hanya memberikan perlindungan melalui peraturan waralaba, akan tetapi juga harus melakukan pengawasan secara ketat dan berkerjasama lintas instasi sehingga tercapainya kepastian hukum. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Para Pihak, Perjanjian Waralaba.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Tanti Inggriani
Date Deposited:	10 Jul 2023 07:02
Last Modified:	10 Jul 2023 07:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52241

Actions (login required)

View Item