PENGATURAN HAK IMUNITAS ASISTEN OMBUDSMAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA

indra, inrda (2023) PENGATURAN HAK IMUNITAS ASISTEN OMBUDSMAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Tesis Indra MH revisi 2 fit(1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text cover sofia1.pdf Download (176kB)
	Text ABSTRAK sofia.pdf Download (155kB)
	Text pengesahan Tesis indra.pdf Download (607kB)
	Text BAB I sofia -1.pdf Download (601kB)
	Text BAB V. sofiaodt.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA sofia.pdf Download (393kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hak imunitas asisten Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis. implikasi hukum pengaturan hak imunitas asisten Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Urgensi Pengaturan hak imunitas asisten Ombudsman telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa pada Asisten ORI, kewenangan imunitas bersifat terbatas pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ombudsman yang ditandai dengan adanya surat tugas guna melakukan kegiatan tertentu. Namun implementasi pelaksanaannya diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia (kekaburan norma), karena hingga saat ini mengenai pedoman dalam melaksanakan tugas terkait hak imunitas hanya terdapat surat edaran ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 16/ORI-SE/VII/2016 tentang penyamaan pemahaman mengenai mutatis mutandis dan imunitas dalam rangka melaksanakan kegiatan selaku pejabat Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk turunan pelaksanaan dari undang-undang tersebut; 2) implikasi hukum pengaturan hak imunitas asisten Ombudsman dalam menjalankan tugas dan kewenangan bahwa Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 sebagai dasar hukum berkaitan dengan tugas asisten ombudsman, meniadakan norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban asisten ombudsman, padahal sebelumnya (Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun 2009), justru mengatur tentang hal tersebut. Dengan adanya Pasal 15 Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010, membuat Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun 2009 menjadi tidak berlaku. Hal tersebut melahirkan sebuah konsekuensi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Ombudsman tidak memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara kongkrit termasuk hak imunitas di dalamnya. Kata Kunci: Pengaturan, Hak Imunitas, Asisten Ombudsman, Tugas dan Wewenangnya

Type:	Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Pengaturan, Hak Imunitas, Asisten Ombudsman, Tugas dan Wewenangnya
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Indra
Date Deposited:	11 Jul 2023 02:57
Last Modified:	11 Jul 2023 02:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52290

Actions (login required)

View Item