Pengaturan Kewenangan Lurah Untuk Menerbitkan Dan Membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia

Haryadi, Robby and Johan Nasution, Bahder and KOSARIZA, KOSARIZA (2021) Pengaturan Kewenangan Lurah Untuk Menerbitkan Dan Membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia. S2 thesis, Pascasarjana.

	Text tesis full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text GOVER.pdf Download (191kB)
	Text pesetujuan robby.pdf Download (214kB)
	Text pengesahan tesis robby.pdf Download (278kB)
	Text ABSTRAK R.pdf Download (10kB)
	Text BAB I R.pdf Download (543kB)
	Text BAB V R.pdf Download (128kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA R.pdf Download (360kB)

Abstract

Tanah dalam suatu Negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur Negara dalam undang-undang agraria. Pemberian hak oleh negara berupa sertipikat hak atas tanah haruslah diimbangi dengan ketentuan secara tegas terhadap kewajiban pemegang hak atas tanah. Hak dan kewajiban muncul secara bersamaan. Kendati sifatnya berbeda dan berlawanan, eksistensinya tidak dapat dipisahkan. Negara mengalami banyak kesulitan untuk melaksanakan penertiban penelantaran hak atas tanah terlebih yang telah berstatus sertipikat milik. Banyaknya spekulasi oleh orang perorangan atau badan hukum yang menjadikan tanah sebagai objek investasi, terutama tanah yang berstatus hak milik, karena secara legalitas hukum mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dan terpenuh daripada hak-hak atas tanah lain yang diakui oleh negara. Tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Tanah terlantar merupakan pelanggaran hukum maka bentuk penertiban tanah terlantar merupakan prinsip kepastian hukum. Penegakan hukum penertiban tanah terlantar adalah personifikasi negara pada pelanggar hukum yang merugikan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hak privat yang diberikan oleh negara bersifat lebih kuat dan terpenuh dalam hak milik atas tanah yang diberikan oleh negara, karena sifat yang diatur oleh undang-undang. Kekaburan norma yang mengatur terkait kriteria tanah terlantar berakibat sulitnya Negara untuk dapat membuktikan suatu tanah sebagai tanah terlantar. Negara masih fokus dalam penertiban terhadap hak-hak atas tanah primer lainnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan kriteria penertiban hak milik atas tanah dengan hak primer atas tanah lainnya jika dilihat dari pengaturannya. Diperlukan pengaturan penertiban atas tanah terlantar yang lebih dipertegas dalam peraturan perundangundangan pertanahan sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat dilaksanakan sebagai bentuk penegakan hukum oleh Negara. Bahwa tujuan daripada ditetapkannya tanah terlantar merupakan agar tanah yang tidak diusahakan sebagaimana pemberian haknya dapat dijadikan sebagai aset Bank tanah dan/atau Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN)yang bertujuan agar terjadi pemerataan optimalisasi penggunaan tanah, sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Kunci: Tanah Terlantar, Sertipikat Hak Milik, Penertiban, Hukum Pertanahan Nasional

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	HARYADI
Date Deposited:	11 Jul 2023 02:25
Last Modified:	11 Jul 2023 02:25
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52332

Actions (login required)

View Item