POLITIK HUKUM PENGATURAN STATUS ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Donopan, M.Julian (2023) POLITIK HUKUM PENGATURAN STATUS ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (154kB)
	Text BAB I.pdf Download (504kB)
	Text BAB V.pdf Download (269kB)
	Text COVER.pdf Download (170kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (178kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (473kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum pengaturan status aliran kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia dan pengaturan kedepan tentang status aliran kepercayaan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor. 97/PUU-XIV/2016a pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: bagaimana politik hukum pengaturan status aliran kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan dan Bagaimana Aturan pelaksanaan dalam pengawasan terhadap aliran kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: Bahwa politik hukum yang melandasi produk hukum hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada kaidah penuntun Pancasila. politik hukum negara terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama ini justru memunculkan praktik diskriminasi. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 Politik hukum negara telah menerbitkan peraturan yang mengakomodir hak-hak aliran kepercayaan. Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh tim PAKEM untuk mengawasi aliran kepercayaan agar tidak gterjadi penyimpangan. Dari kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: Bahwa politik hukum negara perlu segera membuat Undanga-undang yang mengatur hak warga negara penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan perlu ditingkatkan koordinasi antara apparat dan tim PAKEM dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan di Indonesia yang jumlanya sebesar 187 kelompok agar tidak terjadi penyimpangan dan membuat aliran sesat sehingga perlu dibuat strategi yang efektif untuk pengawasan aliran kepercayaan. Kata kunci: politik hukum, aliran kepercayaan, administrasi kependudukan. ABSTRACT This study aims to determine and analyze the legal politics of regulating the status of aliran kepercayaan in the population administration system in Indonesia and the future arrangements regarding the status of aliran kepercayaan after the decision of the constitutional court number. 97/PUU-XIV/2016. The problems discussed in this thesis, namely: how the legal politics of regulating the status of aliran kepercayaan in the population administration system. The research method used is normative juridical research. Based on the research results, it is concluded that: That the legal politics that underlies the legal products of the right to freedom of religion and belief, especially for penghayat kepercayaan is guided by the guiding principles of Pancasila. state legal politics related to freedom of religion and belief in Indonesia so far has actually led to discriminatory practices.. where, in the religion column of their KK and electronic ID card, they were forced to be blank. The decision of the Constitutional Court no. 97/PUU-XIV/2016 is actually a fundamental correction of the position of the citizenship status of indigenous faiths to be put back intact as citizens. From this conclusion, the author provides several suggestions, namely: That the state's legal politics in the future must be more careful in making laws and regulations so that no laws and regulations that discriminate against the rights of aliran kepercayaan and as a follow-up to the Constitutional Court's Decision, the Government must provide protection and guarantees for the recognition of religions and penghayat kepercayaan owned by citizens as fundamental rights (constitutional rights) in the life of the nation and state in Indonesia. Keywords: legal politics, aliran kepercayaan, population administration.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	M.Julian Donopan
Date Deposited:	11 Jul 2023 07:11
Last Modified:	11 Jul 2023 07:11
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52364

Actions (login required)

View Item