Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Putra, Randa Septia (2023) Implikasi Hapusnya Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 1COVER.pdf Download (50kB)
	Text PERSETUJUAN PENGESAHAN.pdf Download (746kB)
	Text Abstrak.pdf Download (6kB)
	Text BAB I.pdf Download (325kB)
	Text BAB V.pdf Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat dan pengaturan kedepan tentang pemberian izin kepada pemerintah daerah terhadap pertambangan rakyat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana implikasi hapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan rakyat. 2. Bagaimana pengaturan kedepan tentang pemberian izin kepada pemerintah daerah terhadap pertambangan rakyat dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: Implikasi hapusnya kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, menimbulkan dampak baik dampak positif maupun dampak negatif, antara lain sebagai berikut: 1. Dampak Positif: a. Penegakan hukum yang lebih efektif; b. Perlindungan hukum yang lebih baik; c. Pemantauan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien; d. Pemerataan manfaat ekonomi; dan e. Peningkatan investasi dan pengembangan. 2. Dampak Negatif: a. kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan; b. banyak Perda penetapan WPR yang belum diterbitkan pemerintah daerah; c. kurangnya koordinasi antara KESDM, ATR/BPN, KLHK dalam menyelesaikan permasalahan hak atas tanah yang serta penanganan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas pertambangan; d. kurangnya pengawasan pelaksanaan reklamasi dan/atau pascatambang dan belum adanya pengaturan mekanisme pencairan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang; e. belum tersinkronisasi-nya data dan informasi pertambangan nasional; dan f. masih maraknya kegiatan pertambangan rakyat ilegal di daerah. Pertambangan rakyat akan lebih efektif jika diawasi dan dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat baik secara emosional ataupun akses hukumnya. Perizinan pertambangan yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat perlu dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan otonomi daerah dan akses terhadap keadilan. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan, yaitu: pemerintah harus menciptakan regulasi yang jelas, memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Pertambangan Rakyat.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Randa Septia Putra
Date Deposited:	12 Jul 2023 04:28
Last Modified:	13 Sep 2023 08:24
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52529

Actions (login required)

View Item