Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan

syahda tumanggor, zalika salwa (2023) Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan. D3 thesis, Universitas Jambi.

	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (585kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (155kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text DAFTAR ISI, GAMBAR, TABEL, LAMPIRAN.pdf Download (31kB)
	Text BAB 1.pdf Download (297kB)
	Text BAB 4.pdf Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (11kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text LAPORAN TUGAS AKHIR AWA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Laporan magang ini berjudul “Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan” Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Akan tetapi, masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban sehingga masyarakat selalu mencari upaya untuk menghindari pajak dengan menyembunyikan data maupun tidak membayar pajak dengan sengaja sehingga menimbulkan utang pajak. Maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Pelayangan menggunakan salah satu tindakan yaitu berupa penagihan dengan surat paksa agar Wajib Pajak (WP) segera melunasi utang pajaknya. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Dalam laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui Observasi dan Studi pustaka. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berhubungan dengan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dan bagaimana bisa terjadinya penerbitan surat paksa. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan judul dan masalah yang dibahas di dalam laporan tugas akhir untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai landasan teori dan melengkapi isi proposal. Berdasarkan hasil pengamatan di KPP Pratama Jambi Pelayangan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di awali dengan penerbitan Surat Teguran. Setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, WP tidak melakukan pembayaran juga maka akan diterbitkan Surat Teguran. Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah di terbitkannya surat teguran WP tidak juga melakukan pembayaran maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu 2x24 jam WP belum membayar juga membayar maka KPP Pratama Jambi Pelayangan akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) untuk melaksanakan tindakan penyitaan. Penyitaan boleh saja dilakukan tanpa melakukan prosedur dengan catatan kita dapat membuktikan bahwa WP akan segera meninggalkan indonesia atau dilikuidasi.

Type:	Thesis (D3)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Perpajakan
Depositing User:	Tumanggor
Date Deposited:	13 Jul 2023 03:36
Last Modified:	13 Jul 2023 03:36
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52720

Actions (login required)

View Item