ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PIDANA MATI PADA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Maulana Firdaus, Rizqi (2023) ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN PIDANA MATI PADA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text skripsi full.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text cover.pdf Download (356kB)
	Text persetujuan.pdf Download (277kB)
	Text pengesahan.pdf Download (307kB)
	Text Abstrak.pdf Download (103kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Download (83kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (131kB)

Abstract

ABSTRAK Pidana mati di Indonesia masih menimbulkan beberapa problem kaidah diantaranya adalah pidana mati tidak efisien dalam dan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Bagaimana pengaturan pidana mati di Indonesia, Bagaimana pidana mati di Indonesia pada persfektif Hak Asasi Manusia. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia. Untuk mengetahui pidana mati pada persfektif Hak Asasi Manusia. penelitian yuridis normatif dengan mendeskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterprestasi hukum positif, menilai hukum positif menganalisis hukum positif pemberlakuan pidana mati di Indonesia telah menuai banyak kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara lain di dunia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat tanpa diskriminasi apapun. Hak hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat menikmati hak-hak lainnya. Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terbukti memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi pidana mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup. Bagi aparat penegak hukum, termasuk para pembuat produk hukum, penting untuk menghapuskan pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini disebabkan karena pidana mati tidak terbukti efektif dan efisien dalam mengurangi angka kejahatan serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Sebagai gantinya, aparat penegak hukum dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang adil dan proporsional, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Pidana Mati

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	FIRDAUS
Date Deposited:	13 Jul 2023 07:03
Last Modified:	13 Jul 2023 07:03
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/52966

Actions (login required)

View Item