KAVITA, DEBY INKA (2023) PENGATURAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN MENUJU TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. S2 thesis, HUKUM PEMERINTAHAN.
![]() |
Text
TESIS FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (843kB) |
![]() |
Text
COVER .pdf Download (13kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (298kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (84kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (453kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (85kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang penerbitan kepemilikan akta kelahiran dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Permasalahan dalam penelitian adalah: 1) Apakah pengaturan tentang penerbitan kepemilikan akta kelahiran dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan. 2) Bagaimana pengaturan kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah: 1) Pengaturan tentang penerbitan kepemilikan akta kelahiran dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan implementasi asas peraturan perundang-undangan kurang tepat mencerminkan asas kejelesan tujuan yaitu menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat karena akta kelahiran merupakan hak warga negara yang harus diberikan oleh pemerintah serta eksistensi materi muatan dan pertangungjawaban Pemerintah terhadap kepastian hukum hak anak atas kepemilikan akta kelahiran kurang mencerminkan asas materi peraturan Perundang-Undangan yaitu asas kenusantaraan, asas bhineka tunggal ika, asas keadilan serta asas keseimbangan. 2)Pengaturan kewenangan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal pengaturan kewenangan penerbitan akta lahir sebelum dan sesudah pembentukan peraturan perubahan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan terdapat perbedaan yang signifikan yiatu dihilangkannya penetapan hakim pengadilan negeri terkait pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi syarat normatif pelaporan peristiwa penting kelahiran serta pengaturan penerbitan akta lahir berdasarkan asas Ius Constituendum dimasukkan kembali penetapan hakim pengadilan negeri terhadap kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. Kata Kunci: Pengaturan, Akta Kelahiran, Tertib Administrasi Kependudukan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Ilmu Hukum |
Depositing User: | KAVITA |
Date Deposited: | 18 Jul 2023 04:25 |
Last Modified: | 18 Jul 2023 04:25 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |