PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

SRIKANDI, PUTRI (2023) PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (37kB)
	Text BAB I.pdf Download (194kB)
	Text BAB IV.pdf Download (63kB)
	Text COVER.pdf Download (255kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (107kB)
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	Text PERSETUJUAN & PENGESAHAN.pdf Download (180kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Jambi. Korupsi ialah berbagai aktivitas atau tindakan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaga yang memiliki wewenang untuk memeriksa perkara korupsi ialah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pemeriksaan pada perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Mengenai metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yiridis-empiris. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Jambi dilakukan oleh Lembaga berwenang yaitu lembaga Kepolisian Daerah Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Jambi dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur mulai dari tahapan laporan pemeriksaan hingga ke pengadilan. 2) Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Jambi yaitu keterbatasan dalam personel penyidikan yang terlatih, anggaran yang memadai, kurangnya kekooperatifan para saksi serta pengumpulan bukti, keterbatasan sarana dan prasarana dalam setiap lembaga. Saran 1)Hendaknya untuk kedepannya lembaga pemeriksan tindak pidana korupsi Jambi meningkatakan koordinasi yang baik antara lembaga, dalam proses ini. 2) Hendaknya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam setiap lembaga perlunya upaya perbaikan dan perkutaan lemabaga penegak hukum, peningkatan jumlah personel yang terlatih, alokasi anggaran yang memadai dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tuntas terhadap kasus korupsi.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Prosedur Pemeriksaan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pemeriksa Korupsi.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Srikandi
Date Deposited:	17 Jul 2023 04:19
Last Modified:	17 Jul 2023 04:19
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53582

Actions (login required)

View Item