Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru

Aprilianita, Della (2023) Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam KUHP Baru. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-1.pdf Download (15kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-2-3.pdf Download (68kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-9.pdf Download (7kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-13-36.pdf Download (420kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-71-72.pdf Download (120kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN-73-78.pdf Download (349kB)
	Text FULL TEXT DELLA APRILIANITA BERKAH AAMIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru dan KUHP lama yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sehingga dihidupkan kembali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP? Serta 2) Bagaimana Kebijakan Hukum pidana terhadap Urgensi dari Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sehingga dicantumkan dalam kitab UndangHukum Pidana baru? Skripsi ini ditulis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelaahan kekaburan norma. Skripsi ini menggunakan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah. Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pengaturan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru, bukan merupakan pelanggaran ataupun pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena terdapat kemajuan dari pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru 2) perlindungan secara khusus terhadap harkat dan martabat kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi hal yang patut untuk diperhatikan dalam sistem presidensial seperti Indonesia sebab KUHP dianggap tidak mampu lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. KUHP yang merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik di skala nasional hingga skala internasional. Kata Kunci : Penghinaan, Mahkamah Konstitusi, KUHP

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Penghinaan, Mahkamah Konstitusi, KUHP
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Aprilianita
Date Deposited:	17 Jul 2023 07:02
Last Modified:	17 Jul 2023 07:02
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53636

Actions (login required)

View Item