ANALISIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jannah, Miftahul (2023) ANALISIS SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text halaman judul.pdf Download (702kB)
	Text revisi setelah sidang Skripsi Miftahul Jannah full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text persetujuan pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text bab 1.pdf Download (414kB)
	Text bab 4.pdf Download (117kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (158kB)

Abstract

Terjadinya pelanggaran kekuasaan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi, terbukti dengan seringnya pelanggaran hukum maupun etik yang dilakukan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangannya. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim maka dilakukan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi agar sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi saat ini Diatur di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 2 tahun 2014 tantang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pengawasan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan pelanggaran kode etik dan menjaga marwah serta keluhuran martabat Hakim Konstitusi. Sangat penting untuk memahami cara terbaik untuk memaksimalkan peran pengawasan, karena keberadaan Dewan Etik sebagai lembaga pengawas internal patut dipertanyakan. Karena dianggap tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga perlu untuk diketahui bentuk pengoptimalan funsi pengawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana kajian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis. penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengawasan internal hakim yang telah ada pada saat ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa batalnya kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Konstitusi yang merupakan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 telah menyebabkan adanya Judicial Corruption pada tubuh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada lembaga pengawas eksternal yang dapat mengawasi Hakim Konstitusi itu sendiri. Kata Kunci: Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Jannah
Date Deposited:	17 Jul 2023 07:34
Last Modified:	17 Jul 2023 07:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53656

Actions (login required)

View Item