Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Rizkia, Dian (2023) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text COVER.pdf Download (92kB)
	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (94kB)
	Text Persetujuan Skripsi 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text Pengesahan Skripsi.pdf Download (412kB)
	Text PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Download (320kB)
	Text KATA PENGANTAR copy.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (82kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (84kB)
	Text BAB I.pdf Download (303kB)
	Text BAB IV.pdf Download (55kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (102kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pelanggaran produk makanan dalam perspektif perundang-undangan. Metode penelitian. Tipe penelitian adalah normatif atau sering disebut penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan undang-undang (Statuta Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Law Approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) perumusan sanksi pidana terhadap pelanggaran label halal produk makanan dalam perspektif peraturan perundang-undangan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8, serta KUHP, tidak dilakukan sehingga terjadi kekaburan norma terkait dengan pelanggaran label halal produk makanan. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut terjadi disharmonisasi terkait peraturan perbuatan yang dilarang karena tidak ditemukan adanya sanksi yang tidak seragam. (2) tanggung jawab pelaku usaha yang memalsukan label halal pada produk makanan dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan ada 3 (tiga) kategori terkait akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label halal pada produk yang tidak sah, sanksi yang dapat dikenakan diantaranya: sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Kata kunci : Penerapan Sanksi, Pemalsuan, Label Halal, Produk Makanan.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Rizkia
Date Deposited:	18 Jul 2023 04:27
Last Modified:	18 Jul 2023 04:27
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53771

Actions (login required)

View Item