KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

PRATAMA, HELMI (2023) KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PEMBUATAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. S2 thesis, Magister Kenotariatan.

	Text TESIS LENGKAP.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER TESIS.pdf Download (210kB)
	Text PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (338kB)
	Text ABSTRAK TESIS.pdf Download (198kB)
	Text BAB I TESIS.pdf Download (754kB)
	Text BAB V TESIS.pdf Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA TESIS.pdf Download (215kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui media elektronik. Dengan tujuan tesebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik? 2) Bagaimana kepastian hukum dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui media elektronik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach ) bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kewenangan notaris dalam pembuatan akta RUPS melalui media elektronik, berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan berhadapan untuk pembacaan akta harus dilakukan secara langsung atau secara nyata, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan kekuatan hukum akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. 2) Terkait kepastian hukum dalam pembuatan akta risalah RUPS melalui media elektronik, pada dasarnya kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible). Maka dalam hal ini, dengan tersedianya aturan hukum telah memberikan kepastian hukum bagi notaris dalam menggunakan kewenangannya membuat akta risalah RUPS yang diselenggarakan melalui media elektronik. Rekomendasi kepada: 1) Pemerintah perlu melakukan perubahan atau revisi terhadap ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN untuk membeikan kejelasan terkait pembuatan akta relaas RUPS melalui media elektronik agar sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. 2) Terkait penjelasan dari Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN yang secara terang dan tegas menyampaikan bahwa pembacaan akta harus dilakukan secara langsung atau secara nyata, maka selama belum ada perubahan ketentuan tersebut harus ditaati agar akta yang dibuat tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kata kunci: Kewenangan Notaris, Kepastian Hukum dan Akta e-RUPS.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Helmi Nofri Pratama
Date Deposited:	20 Jul 2023 01:54
Last Modified:	20 Jul 2023 01:54
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/53952

Actions (login required)

View Item