TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAAN WEWENANG DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MANALU, HIASHINTA FRANSISKA (2023) TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAAN WEWENANG DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK-1.pdf Download (299kB)
	Text BAB I-2.pdf Download (543kB)
	Text COVER-1.pdf Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Download (454kB)
	Text Tesis Hiashinta MH revisi.docx PASCA SIDANG.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text CamScanner 07-20-2023 00.16.pdf Download (109kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya kerugian negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis. implikasi hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 1). Pengaturan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya kerugian negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya kerugian negara merupakan dilema yang terjadi karena Sekretaris Daerah sebagai pengguna anggaran pada lingkungan Sekretariat daerah yang masih mengaktifkan pegawai yang seharusnya mendapatkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. 2) Implikasi hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaaan wewenang dengan melakukan pembiaran yang berakibat terjadinya kerugian negara bahwa, pertama, berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antara kedua peradilan tersebut; kedua, menimbulkan ketidakpastian mekanisme penanganan perkara korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam Tipikor sehingga menghambat upaya pemberantasan Tipikor. Implikasi hukum Putusan PTUN yang menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang dapat berlanjut pada proses pidana (criminal process) sepanjang terbukti ada niat jahat (mens rea). Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaaan Wewenang, dan Pembiaran Kerugian Negara. vii ABSTRACT This study aims 1) to find out and analyze the arrangements for the criminal act of corruption, abuse of authority by omission which results in state losses based on the provisions of the laws and regulations in Indonesia; 2) To know and analyze. legal implication of the criminal act of corruption, abuse of authority by omission which results in state losses. The research method used is normative legal research method and the approach used is statutory approach and conceptual approach and case approach. Research results 1). Arrangements for the criminal act of corruption, abuse of authority by omission which results in state losses based on the provisions of the legislation in Indonesia that the criminal act of corruption abuses authority by neglecting which results in state losses is a dilemma that occurs because the Regional Secretary is a budget user within the Regional Secretariat. who are still activating employees who should be subject to dishonorable dismissal. 2) The legal implications for the criminal act of corruption, abuse of authority by neglect which results in losses to the state, that, first, has the potential to cause a dispute over the authority to adjudicate between the two courts; second, it creates uncertainty about the mechanism for handling corruption cases of abuse of authority in Tipikor, thereby hampering efforts to eradicate Corruption. The legal implications of PTUN decisions stating that the decisions and/or actions of government officials contain elements of abuse of authority can proceed to the criminal process (criminal process) as long as there is evidence of malicious intent (mens rea). Keywords: Corruption Crime, Abuse of Authority, and Allowing State Losses.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > LB Theory and practice of education L Education > LC Special aspects of education
Depositing User:	Hiashinta Fransiska Manalu
Date Deposited:	20 Jul 2023 03:43
Last Modified:	20 Jul 2023 03:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54068

Actions (login required)

View Item