KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sinaga, Perdinal (2023) KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
TESIS.pdf
Restricted to Repository staff only until 20 Juli 2023.
Download (1MB)
[img] Text
COVER.pdf
Download (203kB)
[img] Text
Halaman Persetujuan dan Pengesahan.pdf
Download (779kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf
Download (10kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Download (548kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Download (303kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (316kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan; 2) mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan penelitian hukum yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelesaian dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar peradilan diatur dalam Pasal 47 UUPK. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian diberikan ke pengadilan negeri supaya dapat dilaksanakan. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini, dapat dimintakan eksekusi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat konsumen yang dirugikan. Mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (3) UUPK maupun Pasal 42 (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, putusan BPSK adalah final dan mengikat dan tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan banding atau keberatan. Sebaliknya Pasal 56 Ayat (2) UUPK masih dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberitahukan. UUPK tidak menegaskan secara limitatif luas lingkup adanya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir dan selesai. Prinsip res judicata pro vitatate habetur suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Putusan, dan BPSK ABSTRACT The aims of this study are to: 1) identify and analyze the Consumer Dispute Resolution by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in the Perspective of Laws and Regulations; 2) know and analyze the Legal Power of Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) Decisions in the Perspective of Laws and Regulations. This research includes normative juridical research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data. The legal research approach that the author uses is a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The results of the study show that: Settlement is carried out by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) by means of Mediation, Conciliation and Arbitration. Settlement of disputes outside the court is regulated in Article 47 UUPK. The decision of the Council of the Consumer Dispute Settlement Agency is then given to the district court so that it can be implemented. The decision of the Consumer Dispute Settlement Agency is final and has permanent and binding legal force. Regarding the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency, an execution by the Consumer Dispute Settlement Agency may be requested to the District Court where the consumer is harmed. Referring to the provisions of Article 54 Paragraph (3) UUPK and Article 42 (1) Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK's decision is final and binding and it is no longer possible to submit an appeal or objection. On the other hand, Article 56 Paragraph (2) UUPK still opens the opportunity to submit an objection to the district court, within a period of 14 days after the decision of the Consumer Dispute Settlement Body is notified. The UUPK does not limitively emphasize the scope of objections to the Consumer Dispute Settlement Agency's decision. Dispute resolution should have ended and finished. The principle of res judicata pro vitatate habetur is that a decision that is no longer possible to take legal action is declared as a decision that has definite legal force. Keywords: Legal Certainty, Decision, and BPSK

Type: Thesis (S2)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: SINAGA
Date Deposited: 20 Jul 2023 03:42
Last Modified: 20 Jul 2023 03:42
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54074

Actions (login required)

View Item View Item
Repository Unja is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.