KEDUDUKAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI

endrico sihombing, jeyremi (2023) KEDUDUKAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI. S1 thesis, hukum pidana.

	Text ilovepdf_merged.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text cover skripsi jey upload.pdf Download (1MB)
	Text persetujuan dan pengesahan skrisi jeyremi.pdf Download (1MB)
	Text abstrak jeyremi upload.pdf Download (2MB)
	Text bab 1 skripsi jey.pdf Download (247kB)
	Text bab 4 skripsi jey.pdf Download (9kB)
	Text daftar pustaka skripsi jey.pdf Download (135kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan di Kepolisan Daerah (POLDA) Jambi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat kedudukan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan di Kepolisan Daerah (POLDA) Jambi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi? 2) Apa yang menjadi faktor penghambat kedudukan autopsi dalam mengungkaptindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan di Kepolisan Daerah (POLDA)Jambi?. Dengan perumusan masalah tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dalam suatu pembuktian dalam tingkat penyidikan autopsi merupakan hal yang yang penting untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) yakni “ dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 2) tindakan autopsi terhadap tindak pidana pembunuhan pada tingkat penyidikan merupakan hal yang efektif untuk dilakukan guna membuat terangnya suatu tindak pidana. Adapaun faktor-faktor penghambat yang ditinjau dari faktor eksternal dan faktor internal. Dalam Pasal 134 KUHAP ayat (2) mengenai keluarga menolak diadakannya bedah mayat atau autopsi. Rekomendasi kepada: Pembuat kebijakan agar sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas terhadap keluarga yang menolak dilakukan bedah mayat untuk kepentigan peradilan. Kata Kunci: autopsi, penyidikan, dan tindak pidana pembunuhan ABSTRACT The research objectives are as follows: 1) To determine and analyze the role of autopsy in uncovering homicide crimes at the investigative level in Jambi Regional Police (POLDA). 2) To identify and analyze the factors hindering the role of autopsy in uncovering homicide crimes at the investigative level in Jambi Regional Police (POLDA). With these objectives in mind, the research problem is formulated as follows: 1) What is the role of autopsy in uncovering homicide crimes at the investigative level in Jambi Regional Police (POLDA)? 2) What are the factors hindering the role of autopsy in uncovering homicide crimes at the investigative level in Jambi Regional Police (POLDA)? The research method employed in this study is Empirical Juridical research. The research findings indicate that: 1) Autopsy is crucial in the evidentiary process at the investigative level to shed light on criminal acts. According to article 133 paragraph (1), "In cases where the investigator, for the purposes of justice, requires expert testimony regarding a victim, whether injured, poisoned, or deceased due to a suspected criminal act, they are authorized to request expert testimony from forensic experts, doctors, or other specialists." 2) Autopsy of homicide crimes at the investigative level is an effective measure to reveal the truth behind the criminal act. The inhibiting factors can be categorized as external and internal factors. Article 134 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) deals with cases where the family refuses to consent to a post-mortem examination or autopsy. Recommendations are made to policy-makers to establish clear consequences for families who refuse to consent to post-mortem examinations for the purpose of justice. Keyword: autopsy, investigation, and homicide crimes

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	S
Date Deposited:	20 Jul 2023 03:34
Last Modified:	20 Jul 2023 03:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54082

Actions (login required)

View Item