FUNGSI PENGAWASAN DPDRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Syaiful, Syufrayogi and Helmi, Helmi and Syamsir, Syamsir (2023) FUNGSI PENGAWASAN DPDRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. S2 thesis, Magister Ilmu Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (276kB)
	Text persetujuan tesis yogi.pdf Download (191kB)
	Text PENGESAHAN TESIS YOGI.pdf Download (284kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (425kB)
	Text BAB I.pdf Download (733kB)
	Text BAB V.pdf Download (335kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (387kB)
	Text PENGESAHAN TESIS YOGI.pdf Download (284kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis ini pada dua hal, pertama bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap tata kelola Pemerintah Daerah yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kedua bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD dan juga dalam penelitian ini dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahli. Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuj mewujudkan pemerintahan yang baik melakukan fungsinya dengan optimal, yaitu a. Pembentukan Perda Provinsi;, b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Untuk yang kedua dalam pembahasan akibat hukum pengawasan DPRD terhadap tata kelola oleh pemerintah daerah ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, menyebabkan DPRD pada kondisi tertentu dapat menggunakan hak-haknya, yaitu yakni hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu sebaiknya DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Bertujuan memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Syufrayogi Syaiful
Date Deposited:	20 Jul 2023 07:47
Last Modified:	13 Sep 2023 08:28
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54087

Actions (login required)

View Item