Analisis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022 tentang Persetujuan Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia

Andriani, Ramadini (2023) Analisis Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tahun 2022 tentang Persetujuan Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia. S1 thesis, Hukum Administrasi Negara.

	Text SKRIPSI RAMADINI A.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	Text cover.pdf Download (283kB)
	Text halaman persetujuan.pdf Download (932kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (20kB)
	Text BAB I.pdf Download (318kB)
	Text BAB IV.pdf Download (96kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Surat Edaran terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis apakah materi muatan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwa Surat Edaran bukanlah sebuah Peraturan Perundang-Undangan (regeling), ataupun keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) melainkan termasuk dalam jenis Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) yang merupakan legislasi semu. Surat Edaran merupakan naskah dinas yang muatan materinya pemberitahuan, penjelasan, dan petunjuk pelaksanaan dan dibuat dalam keadaan penting dan mendesak oleh penjabat berwenang berdasar pada prinsip fries emersen serta luas keberlakuan Surat Edaran hanya berlaku dalam instansi dan jajarannya, dalam arti tidak bisa diberlakukan menyeluruh. Dengan kedudukan Surat Edaran tersebut, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5294/SJ yang diterbitkan pada tahun 2022 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132A ayat (1) karena faktanya bahwa sebuah peraturan tidak boleh melampaui ataupun bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya, terlebih lagi ini adalah sebuah surat edaran yang sifatnya sebuah peraturan kebijakan. Kata Kunci: Kewenangan, Pejabat Pengganti Kepala Daerah, Surat Edaran.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	andriani
Date Deposited:	20 Jul 2023 06:38
Last Modified:	20 Jul 2023 06:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54151

Actions (login required)

View Item