ANALISIS YURIDIS SYARAT-SYARAT PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Asidiq, Tri Putra (2023) ANALISIS YURIDIS SYARAT-SYARAT PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

[img] Text
cover.pdf

Download (41kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (185kB)
[img] Text
bab 1.docx

Download (496kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (30kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (186kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (292kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (238kB)
[img] Text
full skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
Lembar Pengesahan (1).pdf

Download (132kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan (1).pdf

Download (132kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat pemekaran Daerah Provinsi kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskkriptif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kuantitatif.. Hasil penelitian salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah dari segi motivasi melakukan pemekaran daerah, untuk itu penulis menawarkan kepada pemerintah agar sesering mungkin untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, secara khusus kepada elit politik dan penguasa daerah tentang tujuan pemekaran daerah, akibat dari pemekaran daerah, serta sesuatu yang menyebabkan terjadinya pemekaran daerah. Sehingga ketika elit politik dan penguasa daerah menawarkan pemekaran daerah kepada masyarakat, setidaknya masyarakat sudah mempunyai gambaran umum tentang pemekaran daerah dan akibat dari pemekaran daerah. Kata Kunci : Pemekaran Daerah, Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: ASIDIQ
Date Deposited: 20 Jul 2023 08:17
Last Modified: 20 Jul 2023 08:17
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54204

Actions (login required)

View Item View Item