Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 32 Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Syaza Berkah Bersama)

Aryansyah, Aryansyah (2023) Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 32 Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Syaza Berkah Bersama). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (311kB)
	Text BAB I.pdf Download (507kB)
	Text BAB IV.pdf Download (299kB)
	Text VCOVER.pdf Download (212kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB)
	Text SKRIPSI_FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (264kB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah: untuk Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 32 PERDA Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus PT. Syaza Berkah Bersama, dengan rumusan masalah bahwa: Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 32 PERDA Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus PT. Syaza Berkah Bersama? dan Apa kendala Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pasal 32 PERDA Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus PT. Syaza Berkah Bersama? dengan metode penelitian empiris dengan melakukan pada PT. Syaza Berkah Bersama, Berdasarkan pada penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Implimintasi pengaturan kepemilikan IUJK bagi sub-kontraktor penyedia usaha jasa konstruksi, masih terdapat penyedia dan pelaksana usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki IUJK dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Sebagi salah satu faktor struktur, Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambimenjadi pengawas sekaligus penyusun peraturan perundang- undangan daerah bagi Kota Jambi, instansi Pemerintahan daerah inilah yang menjadi salah satu pemangku tanggung jawab dalam bidang usaha jasa konstruksi. Adanya hambatan yang terjadi di lapangan berdasarkan temuan penelitian, yakni badan usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki IUJK namun telah melaksanakan usaha jasa konstruksi.Hal ini memberikan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan UPT. Oleh karena itu, wajib hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi perizinan di bidang jasa konstruksi, yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi sebagai pengawas berwenang untuk mempertegas peraturan perundang-undangn kepada pelaksana perturan perundang-undangan, yakni penyedia usaha jasa konstruksi, termasuk sub-kontraktor

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ARYANSYAH
Date Deposited:	21 Jul 2023 03:46
Last Modified:	21 Jul 2023 03:46
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54255

Actions (login required)

View Item