ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR

ANISA, TRI CAHYA (2023) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) SKRIPSI TRI CAHYA ANISA (H1A118039) lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN) COVER.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) Lembar Persetujuan dan Lembar Pengesahan.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) abstract.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) BAB I 01.pdf - Published Version Download (622kB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) BAB IV.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (421kB)

Abstract

INTISARI Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan meyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan aspirasi dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai BPd diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Maju Kecamatan Mandiangin Timur Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa dan seluruh Aparatur Pemerintahan Desa lainnya dalam peroses perencanaan, pengambilan keputusan hingga pada pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. faktor pendukung dalam penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn yang menggunakan 3 indikator pengawasan kebijakan Menurut Sondang P. Siagiana. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi di pemerintahan. Hingga saat ini masih banyak pengabaian terhadap fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa maka tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan dan penerapannya dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Suka Maju masih dilakukannya upaya peningkatan professional kerja serta tanggungjawab yang seharusnya dimiliki oleh Aparatur Pemerintahan Desa Suka Maju. Kata Kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kinerja Kepala Desa. ABSTRACT The Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out the functions of village government whose members are representatives of the villagers based on village representation. The Village Consultative Body (BPD) has the function of discussing and agreeing on draft Village regulations with the Village Head, accommodating and channeling Village community aspirations, and carrying out aspirations and supervising the Village Head's performance. The implementation of the function as a BPd is regulated in Permendagri regulation Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD). This research was conducted in Suka Maju Village, Mandiangin Timur District, Sarolangun Regency. This study aims to determine the extent of supervision carried out by the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the Village Head and all other Village Government Apparatuses in the process of planning, decision making up to the implementation of monitoring of the Village Head's performance. The supporting factors in this study use William N. Dunn's theory which uses 3 indicators of policy oversight according to Sondang P. Siagiana. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of observation, interviews, literature study, and documentation. The results of this study indicate that the performance of the Village Consultative Body (BPD) has not been maximized in carrying out its duties and functions in government. Until now there is still a lot of neglect of the oversight function of the Village Consultative Body, so the purpose of this research is how to implement regulations and their application in organizing Village Government. Regarding the supervisory function carried out by the Suka Maju Village Consultative Body, efforts are still being made to increase work professionalism and responsibilities that should be owned by the Suka Maju Village Government Apparatus. Keywords: Function, Village Consultative Body (BPD), Village Head Performance.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Function, Village Consultative Body (BPD), Village Head Performance.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	Anisa
Date Deposited:	24 Jul 2023 03:09
Last Modified:	24 Jul 2023 03:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54425

Actions (login required)

View Item