PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl)

MAULANA, ANDRIAN (2023) PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI ANDRIAN FULL SCANN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text cover.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text pengesahan skripsi .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf - Published Version Download (92kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl) dan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sarolangun dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/LH/ 2021/PN Srl). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan terdakwa membakar tersebut di gunakan untuk membuka lahan walaupun kurang lebih 1 hektar, tetapi dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tujuan membuka lahan tersebut dengan cara di bakar, dan jika dikaitkan dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur dari Pasal tersebut tidak terpenuhi dikarenakan ada penjelasan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga di perbolehkan asal untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, dari penjelasan tersebut undang-undang memperbolehkan asal itu dimanfaatkan sebagai pencegahan penjalaran api. Dan untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan, Dan Lahan.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Sanksi Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan, Dan Lahan.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MAULANA
Date Deposited:	21 Jul 2023 09:33
Last Modified:	21 Jul 2023 09:33
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54430

Actions (login required)

View Item