TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH KOTA JAMBI

SAGITA, MUTIA (2023) TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH KOTA JAMBI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SSSKRIPSI FINISH MUTEE FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf - Published Version Download (112kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text BAB IV .pdf - Published Version Download (10kB)
	Text COVEE MUTE.pdf - Published Version Download (34kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text PENGESAHANNNN.pdf - Published Version Download (497kB)

Abstract

Negara dalam memberikan jaminan kehidupan lebih baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah yang aktif yang terletak di wilayah per Kecamatan Kota Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Adapun alasan pemusatan lokasi tersebut karena adanya banyak jumlah penduduk dan jumlah Bank Sampah di wilayah tersebut, dan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Empiris, yaitu fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Pengaturan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi di atur di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab Pemda, dan penyelenggaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup serta OPD terkait, serta terdapat peran masyarakat. Kegiatan pengelolaan sampah harus memiliki izin Walikota Jambi. Penyeleggaraan pengelolaan sampah ada dua yaitu pengurangan sampah dan penangan sampah. Kewenangan Pemerintah Kota diatur secara umum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan. Pemkot berwenang memberikan pembinaan, pengawasan kinerja bank sampah. Kewenangan lainnya yaitu dapat menjatuhkan sanksi administrasi bila terkait pelanggaran izin. Kewenangan Pemkot Jambi secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah. Kata Kunci: Bank Sampah, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Bank Sampah, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sampah
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SAGITA
Date Deposited:	24 Jul 2023 02:07
Last Modified:	24 Jul 2023 02:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54435

Actions (login required)

View Item