ANALISIS TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG ------------UNDANGAN

adika umara, muhammad (2023) ANALISIS TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG ------------UNDANGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text bab I (1).pdf Download (430kB)
	Text daftar pustaka (1).pdf Download (229kB)
	Text lembar pengesahan.pdf Download (106kB)
	Text abstrak (1).pdf Download (9kB)
	Text BAB IV.pdf Download (190kB)
	Text cover andika.pdf Download (29kB)
	Text Skripsi Dika Revisi 7 new baru.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text scan terbaru pengesahan.pdf Download (145kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meninjau, dan mempelajari bagaimana pelaksanaan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi titik utama dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah meneliti bagaiamana proses mekanisme pengangkatan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak terhadap aturan secara tertulis dan data yang ada kemudian melakukan peninjauan terhadap pengaturan normatif yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih dinilai belum maksimal sehingga sering sekali terjadi konflik kepentingan antar lembaga yang ada di Indonesia sehingga lembaga tersebut tidak dapat mendapat keleluasaan dalam melaksanakan tugas secara maksimal dan independent dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran Setelah penulis melakukan penelitian terhadap mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, maka penulis ingin memberi saran yaitu bahwa seharusnya dalam melakukan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi harus lebih bersifat independent tanpa adanya konflik kepentingan antar lembaga yang justru menjadi sasaran empuk bagi komisi Pemberantasan korupsi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.. Kata kunci: Mekanisme, Pengangkatan, Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	UMARA
Date Deposited:	24 Jul 2023 07:20
Last Modified:	24 Jul 2023 07:20
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54448

Actions (login required)

View Item