Sari, Anggi (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Berdasarkan Undang-Undanng Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Indragiri Hilir. S1 thesis, Universita Jambi.
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (185kB) |
![]() |
Text
Bab I.pdf Download (568kB) |
![]() |
Text
Bab IV.pdf Download (297kB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (37kB) |
![]() |
Text
Daftar pustaka.pdf Download (509kB) |
![]() |
Text
Full skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB) |
![]() |
Text
Halaman Pengesahan.pdf Download (74kB) |
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen jasa tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskripti, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan bahan hukum, alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analilsa kualitatif. Hasil penelitian dilihat dari kewenangan tukang gigi yang diatur dalam Permenkes No. 39 Tahun 2014, banyak praktek tukang gigi menyalahi ketentuan tersebut.Praktek tukang gigi merupakan praktek yang tergolong bebas, dahulu tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya menyimpangan kewenangan seperti pemasangan kawat gigi (behel), penambalan gigi, penyambungan gigi, dan pencabutan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dokter gigi. Keahlian tukang gigi yang diluar kewenangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh tukang gigi tentu berdampak pada kerugian konsumen. Kerugian konsumen tersebut meliputi kerugian kesehatan, waktu serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan konsumen ketika melakukan perawatan pada praktek tukang gigi, dan kendalanya kurangnya kesadaran konsumen dalam memeriksakan giginya kedokter gigi dikarenakan faktor biaya yang mana diketahui bahwa memeriksakan giginya ke tukang gigi jauh lebih murah daripada ke dokter gigi serta masih banyak konsumen yang tidak melaporkan keluhannya ke Dinas Kesehatan sehingga Dinas Kesehatan sendiri tidak mengetahui jumlah konsumen yang mengalami kerugian dari tukang gigi yang melakukan praktek diluar kewenangannya serta tidak memberi sanksi tegas kepada tukang gigi tersebut. The purpose of this study was to determine and analyze the legal protection for consumers of dental artisan services based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Districts Indragiri downstream. The research method used in this thesis is a type of empirical juridical research, the nature of the research in this thesis is descriptive research, the data used consists of primary data and secondary data, the data collection method used is through interviews and legal materials, data collection tools are carried out namely primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis used in writing this thesis is qualitative analysis. Research results Judging from the authority of dental artisans regulated in Permenkes No. 39 of 2014, many dental artisan practices have violated these provisions. The practice of dental artisans is a relatively free practice, previously dental artisans only served the installation of dentures, but the current fact of the dental artisan's nameplate that is occurring at this time indicates that there is a deviation of authority such as installation of braces (braces), dental fillings, dental restorations, and extractions. teeth that should be the authority of the dentist. The expertise of dental artisans that is outside the authority that should not be carried out by dental artisans certainly has an impact on consumer losses. These consumer losses include loss of health, time and costs incurred by consumers when carrying out treatment at dental practice, and the constraints Lack of consumer awareness in checking their teeth to the dentist due to the cost factor which is known that having their teeth checked by a dentist is much cheaper than to the dentist And there are still many consumers who do not report their complaints to the Health Office so that the Health Office itself does not know the number of consumers who experience losses from dental artisans who practice outside their authority and cannot give strict sanctions to these dental artisans.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, consumer Protection, dentist |
Subjects: | L Education > L Education (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sari |
Date Deposited: | 16 Aug 2023 06:46 |
Last Modified: | 16 Aug 2023 06:46 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/54984 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |