ANALISIS YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No.3841/PID.SUS/2021)

Saputra, Ridwan (2023) ANALISIS YURIDIS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan No.3841/PID.SUS/2021). S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Skripsi Ridwan 18 revisi.pdf Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	Text IMG_2782.pdf Download (237kB)
	Text IMG_2783.pdf Download (556kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (149kB)
	Text bab 1.pdf Download (587kB)
	Text Skripsi Ridwan 18 revisi-128-129.pdf Download (28kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (388kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penangguhan penahahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada Putusan No. 3841/K/Pid.Sus/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang- undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia bahwa terjadinya problematika hukum berupa kekurangjelasan aturan (kekaburan norma) dalam KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri; 2) Akibat hukum terhadap penangguhan penahanan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada Putusan No. 3841/K/Pid.Sus/2021 bahwa susahnya dilakukan eksekusi terhadap terdakwa Musashi Pangeran Batara, karena terdakwa telah melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang (DPO). Padahal sebelum penangguhan penahanan di tingkat kasasi terdakwa telah ditangguhkan juga penahanannya dan melarikan diri. Sebelum terdakwa tertangkap, di tingkat kasasi penangguhan penahanannya kembali dikabulkan sehingga Jaksa tidak bisa melakukan eksekusi. Kata kunci: Penangguhan Penahanan, Terdakwa, Tindak Pidana Korupsi.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SAPUTRA
Date Deposited:	13 Sep 2023 03:32
Last Modified:	13 Sep 2023 03:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/55736

Actions (login required)

View Item