PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

LUMBAN GAOL, JOEL PERADA (2023) PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI FULL TEXT_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (703kB)
	Text COVER (1).pdf Download (34kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (455kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB 1_compressed.pdf Download (140kB)
	Text BAB 4_compressed.pdf Download (8kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_compressed.pdf Download (32kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan korban tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan kebijakan perlindungan korban tindak pidana terorisme pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan pada Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun berdasarkan undang-undang tersebut, perlindungan saksi dan korban harus ditinjau kembali terutama dalam hal rehabilitasi medis dan psikologis karena memiliki durasi maksimal selama 2 tahun untuk pelayanan dan pengobatan secara gratis yang diberikan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang ingin mengajukan permohonan surat penetapan korban terorisme kepada BNPT memiliki batas waktu pengajuan yaitu paling lambat tanggal 22 Juni 2021, untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada LPSK agar korban mendapat hak sesuai perundang-undangan. Sehingga para korban terorisme yang terlambat mengajukan karena memang proses dan persyaratan yang diurus mereka bermasalah di sistem birokrasi yang begitu panjang dan kompleks mengakibatkan tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu perlunya undang-undang mengatur dan menjelaskan dengan lebih baik dan secara tegas yang dapat dituangkan dalam ketentuan pasal yang terdefenisi dan tercantum jelas sehingga dapat terlihat bentuk relevansi dan sinkronisasinya. Maka perlindungan yang diberikan sesuai dengan yang diharapakan. Kata kunci: Perlindungan hukum, Korban, Tindak pidana terorisme

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, Korban, Tindak pidana terorisme
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Gaol
Date Deposited:	13 Sep 2023 04:01
Last Modified:	13 Sep 2023 04:01
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/55758

Actions (login required)

View Item