Mangunsong morales, Jepri IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PEMATANG GAJAH KECAMATAN JALUKO KABUPATEN MUARO JAMBI. Universitas Jambi. ISSN 1234
![]() |
Text (Skripsi)
Revisi saya Selesai Jepri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only until 13 September 2023. Download (922kB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (231kB) |
![]() |
Text
Lembar persetujuan, lembar pengesahan.pdf Download (453kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (149kB) |
![]() |
Text
Bab 1.pdf Download (367kB) |
![]() |
Text
Bab IV.pdf Download (166kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (296kB) |
Abstract
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimasa pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi di setiap desa, untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut maka di keluarkanlah Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi implementasi program BLT-DD dan apa yang menjadi kendala terbesar dalam implementasi penyalurannya jika dilihat dari empat indikator implementasi kebijakan yang ditawarkan menurut teori George C. Edwards III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan penyaluran program BLT-DD sudah terlaksana dengan cukup baik namun implementasinya belum berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala diantaranya komunikasi yang berjalan hanya pada lingkup internal, beberapa masyarakat yang tidak punya kendaraan untuk datang menuju kantor desa sehingga menghambat proses penyaluran, dan masih ditemukannya diskriminasi pelayanan
Type: | Article |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
Depositing User: | MANGUNSONG |
Date Deposited: | 13 Sep 2023 04:26 |
Last Modified: | 13 Sep 2023 04:26 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/55782 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |