ANALISIS TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Anam, Arsyadul (2023) ANALISIS TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Ilmu Hukum.

	Text Abstrak.pdf Download (12kB)
	Text BAB 1.pdf Download (313kB)
	Text BAB 4.pdf Download (10kB)
	Text Cover.pdf Download (30kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (126kB)
	Text Skripsi Full .pdf Restricted to Repository staff only Download (866kB)
	Text Lembar Pengesahan.pdf Download (67kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan urgensi penguatan Dewan Perwakilan Daerah sebagai ranah perwakilan dalam pengambilan kebijakan nasional di pusat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang fokusnya adalah pada penelitian perpustakaan, yaitu mencari bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Memperoleh informasi dari bahan yang berdasar. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau kembali peraturan perundang-undang dengan cara mengkaji ketentuan yang berlaku. UUD 1945 mengalami empat kali perubahan. Perubahan tersebut mengakibatkan perubahan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu hasil amandemen tahun 1945 adalah dibentuknya lembaga perwakilan baru, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya DPD), sebagai perwakilan tingkat pusat selain majelis permusyawaratan rakyat (selanjutnya MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya DPR). Seperti yang kita ketahui, keberadaan lembaga perwakilan di negara demokrasi merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk menyalurkan keinginan rakyat. Sama halnya dengan DPD, dimana lembaga tersebut didirikan untuk mendorong demokratisasi di Indonesia. Dewan ini dibentuk untuk memenuhi keinginan daerah-daerah akan suatu wadah untuk menyatakan kepentingannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada hari ini, dewan perwakilan daerah telah kehilangan marwah sebagai lembaga tinggi negara karena banyak yang beranggapan bahwa DPD tidak lagi efektif didalam ketatanegaraan Indonesia. Namun bagaimanapun DPD tetap memiliki fungsi yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Penguatan kedudukan dan eksistensi DPD harus dilakukan. Ada tiga permasalahan pokok terkait dengan kondisi tersebut antara lain bagaimana sebenarnya status konstitusional DPD dalam undang-undang dasar 1945 pasca reformasi, seberapa mendesak masuknya DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan langkah-langkah apa yang ada untuk penguatannya. Kata Kunci: Analisis, Penguatan, Lembaga, Dewan Perwakilan Daerah, Sistem Ketatanegaan The purpose of this study was to determine the role and powers of the Regional Representative Councils under the 1945 Constitution and the urgency to strengthen them as central representative areas of national policy-making. This study uses a prescriptive legal research methodology with an emphasis on library research. The 1945 Constitution he amended four times. These changes led to changes in the constitutional composition of the Republic of Indonesia. One of the consequences of the constitutional amendment was the formation of a new representative body, namely the DPD as a central level representative alongside the MPR and DPR. The existence of representative institutions in a democratic nation is a very important tool for conveying the will of the people. The same applies to the DPD, an institution established to promote democratization in Indonesia. This council was established in response to a regional demand for a forum to express interest in the Indonesian constitutional system. On that day, the Council of Regional Representatives lost its dignity as a higher state institution. However, the DPD still plays a very important role in the Indonesian Constitution. DPD's status and presence must be strengthened. Regarding this situation, the actual constitutional status of his DPD in the post-reform 1945 Constitution, how urgent his incorporation into the Indonesian constitutional system is, and what measures have been taken to strengthen the DPD. There are three main issues related to this condition, among others, what is the actual constitutional status of the DPD in the post-reform 1945 constitution, how urgent is the inclusion of the DPD in the Indonesian constitutional system, and what steps are there to strengthen it. Keywords: Analysis, Strengthening, Institutions, Regional Representative Council, Constitutional System

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ANAM
Date Deposited:	14 Sep 2023 02:06
Last Modified:	15 Sep 2023 07:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/55834

Actions (login required)

View Item