Zar, Mufti Muadil (2024) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat Yang Berindikasi Palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/Pdt.G/2017/PA.JP). S2 thesis, Universitas Indragiri.
![]() |
Text
1. Tesis Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
2. cover.pdf Download (33kB) |
![]() |
Text
3. Persetujuan Tesis.pdf Download (498kB) |
![]() |
Text
4. Abstrak.pdf Download (14kB) |
![]() |
Text
5. BAB I.pdf Download (399kB) |
![]() |
Text
6. Kesimpulan dan Saran.pdf Download (13kB) |
![]() |
Text
7. Daftar Pustaka.pdf Download (249kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris atas dugaan tindak pidana pemalsuan dalam akta autentik berdasarkan Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. Dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, teroi tanggung jawab, dan teori kekuatan pembuktian akta autentik. Metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum. Hasil penelitian ini, Tanggung jawab Notaris pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang di lakukan Notaris maka akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana. Dalam membuat keterangan palsu dalam aktanya, seharusnya Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta autentik. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat autentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta autentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Kenotariatan |
Depositing User: | Mufti Muadil Zar |
Date Deposited: | 15 Sep 2023 07:54 |
Last Modified: | 15 Sep 2023 07:54 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/55981 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |