Pembantaran Penahanan (Stuiting) Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Laksono, Fajar Agung (2023) Pembantaran Penahanan (Stuiting) Tersangka Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text BAB I.pdf Download (591kB)
	Text BAB IV.pdf Download (191kB)
	Text COVER.pdf Download (29kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (2MB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembantaran penahanan (stuiting) tersangka dalam perrspektif hukum acara pidana. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang pembantaran penahanan tersangka menurut hukum positif indonesia? Bagaimana pengaturan kebijakan surat keterangan dokter terhadap alasan sakit seorang tersangka dalam pembantaran penahanan.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tentang kitab hukum acara pidana terdapat kekosongan hukum yang dimana dari aturan tersebut tidak mengatur sama sekali tentang pembantaran penahanan (stuiting) tersangka. Disisi lain, didalam Kuhap tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembantaran. Namun dalam praktik hukum dikenal dan diberlakukan ketentuan yang berkaitan tindakan pembantaran penahanan dimaksud ialah penundaan penahanan sementara karena alasan kesehatan yang membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Didapati fakta-fakta bahwa saat ini banyak kasus yang memalsukan keterangan sakit supaya dibantar padahal sebenarnya tidak sakit. Hal ini juga membuat aparat penegak hukum kita benar-benar selektif untuk mengabulkan pembantaran, terutama hal ini bisa dilihat dari surat keterangan medis yang dimiliki para aparat, dalam praktek pembantaran lebih banyak terjadi secara diskriminatif karena kerap diberikan bagi tersangka yang secara status sosial-ekonomi lebih mapan. Oleh maka dari itu diperlukan adanya perhatian para pembuat undang-undang dan para penegak hukum perlu direvisi atau pembaharuan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang pembantaran penahanan (stuiting) tersangka, karena kekaburan dan kekosongan hukum dalam mekanisme pembantaran terutama berkaitan dengan unsur subjektivitas penyidik atau penuntut dalam mengeluarkan kebijakan pembantaran. This study aims to examine the stuiting of suspects from the perspective of criminal procedural law. What is the formulation of the problem concerning the elimination of suspects according to Indonesian positive law? How to regulate the medical certificate policy so that someone can use the excuse of being sick for exclusion. The method used in this study is a normative juridical approach. The results of this study note that regarding the criminal procedural code there are a number of laws which of these rules do not regulate at all regarding the stuiting of suspects. On the other hand, in the Kuhap there are no provisions governing repulsion. However, in legal practice, it is known and enforces provisions relating to the act of eliminating the intended elimination, namely being temporarily removed for health reasons that require intensive care and/or hospitalization in a hospital, reinforced by the results of a doctor's examination stating that it is suspected that treatment is necessary in a hospital. . There are facts that currently there are many cases that include statements of being sick so that they can be dismissed even though they are not actually sick. This also makes our law enforcement officials completely wrong in granting bans, especially as this can be seen from the medical certificates owned by the officers, in practice bans are more discriminatory because they are often given to suspects with more affluent socio-economic status. Therefore, the attention of legislators and law enforcers needs to be revised or updated which explicitly and clearly regulates the stuiting of suspects, because of the ambiguity and legal equality in the mechanism of banning, especially those related to elements of investigative subjectivity. or investigators in issuing ban policies.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pembantaran, Penahanan, Tersangka, dan Hukum Acara Pidana
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Laksono
Date Deposited:	03 Oct 2023 07:08
Last Modified:	03 Oct 2023 07:08
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56502

Actions (login required)

View Item