ANALISIS YURIDIS WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Choirotun Nisa, Diah (2023) ANALISIS YURIDIS WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S1 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
COVER.pdf

Download (340kB)
[img] Text
Lembar Persetujuan.pdf

Download (150kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan.pdf

Download (203kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (522kB)
[img] Text
Bab I.pdf

Download (758kB)
[img] Text
Bab IV.pdf

Download (504kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (565kB)
[img] Text
FULL SKRIPSI DIAH CHOIROTUN NISA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
Official URL: https://repository.unja.ac.id/

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan hakim Aswanto dalam masa jabatannya dan menggantinya dengan Guntur Hamzah yang menimbulkan banyak pertentangan. DPR menganggap bahwa Keputusan DPR tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Sementara ketentuan dalam UU MD3 maupun UU MK hanya memberi wewenang kepada DPR untuk mengusulkan hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis mengenai wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi menurut peraturan perundang-undangan dan mengenai kekuatan hukum pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah hukum, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) dalam ketentuan perundang-undangan DPR tidak memiliki wewenang memberhentikan hakim konstitusi, Keputusan DPR memberhentikan hakim Aswanto tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena hanya berdasarkan mekanisme evaluasi 2) Pemberhentian hakim Aswanto inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta cacat hukum dan harus dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi kualifikasi Pasal 23 UU MK. ABSTRACT This research is motivated by the decision of the House of Representatives (DPR) to dismiss Judge Aswanto during his term of office and replace him with Guntur Hamzah, which caused a lot of opposition. The DPR considers that the decision is in accordance with the provisions of the law. Meanwhile, the provisions in the MD3 Law and the Constitutional Court Law only authorise the DPR to propose constitutional judges. This study aims to determine and analyse juridically the authority of the House of Representatives in the appointment and dismissal of constitutional judges according to legislation and the legal force of the dismissal of constitutional judges by the House of Representatives. The research method used in this research is normative juridical research, which is the type of research used to examine legal issues, including legal principles, legal systematics, the level of legal synchronisation, comparative law and legal history. The research approaches used are statutory approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The results of the research show that 1) in the statutory provisions the DPR does not have the authority to dismiss constitutional judges, the DPR's decision to dismiss judge Aswanto does not have a clear and strong legal basis because it is only based on the DPR's Rules of Procedure. 2) The dismissal of Judge Aswanto is unconstitutional because it contradicts the 1945 Constitution and is legally flawed and must be considered null and void because it does not fulfil the qualifications of Article 23 of the Constitutional Court Law.

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: NISA
Date Deposited: 19 Oct 2023 07:24
Last Modified: 19 Oct 2023 07:24
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/56930

Actions (login required)

View Item View Item