Pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi

SIMBOLON, ELDOUGLAS Pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi. Pengaturan Pengendalian Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Di Provinsi Jambi.

	Text SKRIPSI ELDOUGLAS SIMBOLON.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text COVER.pdf Download (35kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (176kB)
	Text BAB I.pdf Download (219kB)
	Text BAB IV.pdf Download (37kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (24kB)

Abstract

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan Pengaturan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan tersebut memberikan pedoman dan ketentuan yang penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Beberapa poin penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut: (1). Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mencakup pembentukan satuan tugas dan organisasi yang bertugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. (2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria untuk menentukan status siaga dan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. (3) pemerintah daerah juga mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang akan membuka lahan untuk melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekat sebelum melakukan pembakaran. (4) Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Beberapa aspek penting dalam pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Daerah Provinsi Jambi memiliki peran sentral dan kewenangan dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (2) Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (3) Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah melakukan patroli dan pemantauan secara rutin di daerah-daerah rawan kebakaran. Penetapan posko-posko patroli serta pemantauan di lapangan memungkinkan respon cepat terhadap potensi kebakaran dan meminimalisir risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (4) Penetapan Status Siaga Darurat Based on the research results, it shows that regulations for preventing forest and land fires in Jambi Province have been clearly regulated in Jambi Province Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Prevention and Control of Forest and Land Fires. This regulation provides important guidelines and provisions in efforts to prevent and control forest and land fires in the Jambi Province area. Several important points regulated in these regulations are as follows: (1). The Regional Government of Jambi Province has the authority and responsibility to control forest and land fires. This includes the formation of task forces and organizations tasked with managing forest and land fires. (2) The Regional Government establishes permanent procedures and criteria for determining the alert and emergency response status for forest and land fires. (3) The regional government also requires every person or legal entity that will clear land to report and obtain permission from the nearest regional government before burning. (4) Regional Governments also encourage community participation in preventing and controlling forest and land fires. 2. Arrangements for controlling forest and land fires in Jambi Province. Several important aspects in regulating forest and land fire control in Jambi Province are as follows: (1) The Regional Government of Jambi Province has a central role and authority in controlling forest and land fires. (2) Efforts to prevent forest and land fires in Jambi Province do not only depend on the regional government, but also involve active community participation. (3) The Regional Government of Jambi Province has carried out routine patrols and monitoring in fire-prone areas. Establishing patrol posts and monitoring in the field allows for a quick response to potential fires and minimizes the risk of forest and land fires. (4) Determination of Emergency Alert Status

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales K Law > KD England and Wales > KDC Scotland K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Depositing User:	SIMBOLON
Date Deposited:	31 Oct 2023 05:52
Last Modified:	31 Oct 2023 05:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/57131

Actions (login required)

View Item