KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET NEGARA

Ubaidila, Atta Syach (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA ILLICIT ENRICHMENT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET NEGARA. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text FULL SKRIPSI.pdf Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (17kB)
	Text persetujuan, pengesahan skripsi.pdf Download (478kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (41kB)
	Text BAB I.pdf Download (250kB)
	Text BAB IV.pdf Download (109kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemuihan aset negara. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana pengaturan illicit enrichment dalam UNCAC serta menurut peraturan perundangan di negara lain? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan aset negara?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Temuan skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) UNCAC menghendaki negara-negara yang meratifikasi untuk segera menerapkan illicit enrichment kedalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, namun hingga saat ini Indonesia masih belum mengatur mengenai illicit enrichment. 2) Kebijakan hukum pidana terkait illicit enrichment yaitu dengan menjadikan illicit enrichment sebagai delik di Indonesia sebagai upaya pembaharuan atau penguatan pengaturan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang. Dari kesimpulan tersebut disarankan: 1) sebaiknya illicit enrichment segera diatur kedalam sistem hukum nasional mengingat terdapat banyak kesuksesan serta manfaat yang diraih oleh negara-negara lain, 2) untuk menerapkan illicit enrichment, sebaiknya dimulai melalui perbaikan sistem LHKPN yang bersifat wajib dan harus memiliki sanksi yang tegas, laporan pajak, dan bahkan pemeriksaan terhadap gaya hidup seorang pejabat publik.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Illicit Enrichment, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	UBAIDILA
Date Deposited:	16 Nov 2023 07:52
Last Modified:	16 Nov 2023 07:52
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/57725

Actions (login required)

View Item